Rayuan BOS Bitcoin Indonesia Untuk Pemerintah ~ BTC GLOBAL

Judicial Review UU Kehut No 41 Tahun 1999 di MK BI akan Tindak Pengguna Bitcoin Indonesia -Ahli: Kewenangan Penyidikan OJK Tercantum Pula dalam UU ... Kebebasan Pers di Indonesia Menuai Pujian, Tapi .... DPR RI - REFLEKSI DAN PROYEKSI 20 TAHUN UU HAM

Memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dibalik kemudahannya untuk bertransaksi, BI(Bank Indonesia) dalam keterangan resmi ... Larangan itu mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, serta UU Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, sehingga penggunaan Bitcoin dan mata uang virtual lainnya sebagai alat transaksi dilarang di dalam Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Meskipun Bitcoin tidak dianggap sebagai alat pembayaran yang ... Memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Memperhatikan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang serta UU Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2009, BI menyatakan bahwa bitcoin dan virtual currency lain bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Memperhatikan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang serta UU Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2009, BI menyatakan bahwa bitcoin dan virtual currency lain bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dia mengatakan, pemilik virtual currency sangat berisiko dan ...

[index] [13258] [22096] [6535] [40325] [6679] [19605] [29700] [45015] [14719] [16188]

Judicial Review UU Kehut No 41 Tahun 1999 di MK

JAKARTA, HUMAS MKRI - Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar menyebut kewenangan penyidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak lahir dari ruang hampa.... Bagaimana pandangan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri RI Dodi Riyadmadji mengenai penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerint... Seminar Nasional dengan Tema “20 Tahun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia : Refleksi dan Proyeksi”, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI. #HariHAM # ... Agus menambahkan, larangan itu mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, serta UU Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, BI tetap menyatakan BitCoin dan ... UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau pr...

#